Penandatanganan kesepakatan bersejarah itu kini telah menormalisasi hubungan Turki dan Armenia setelah seabad lamanya dilanda permusuhan.
Dalam perjanjian tersebut Turki dan Armenia berniat membangun hubungan diplomatik dan membuka kembali perbatasan mereka. Walau demikian, kesepakatan ini memicu protes di Armenia, karena tidak menyinggung tentang pembunuhan ratusan ribu warga Armenia oleh tentara Turki pada 1915 silam. Armenia ingin Turki mengakui pembunuhan tersebut sebagai tindakan genosida, tapi pemerintah Turki telah berulang kali menolaknya.
Guna mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua pihak, kesepakatan itu akhirnya ditambahi dengan rencana pembentukan sebuah komisi bersama. Komisi yang terdiri dari para pakar sejarah independen ini bertujuan untuk mempelajari masalah genosida yang masih mengganjal.
Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu dan Menteri Luar Negeri Armenia, Edward Nalbandian, menandatangani kesepakatan tersebut di Swiss, Sabtu (10/10) setelah sempat mengalami penundaan selama lebih dari tiga jam. Upacara sarat makna ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Javier Solana. Nota perjanjiannya kemudian diratifikasi oleh parlemen kedua negara.
Hillary mengaku sangat gembira dengan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak, walau ia sempat prihatin dengan penundaan yang terjadi. "Sebelumnya ada keprihatinan pada kedua pihak," kata Hillary sebagaimana dikutip AFP. Hillary menjanjikan, AS akan melakukan apa saja untuk membangun "tonggak bersejarah" yang telah dicapai oleh kedua negara bertetangga itu.
Sehari sebelum penandatanganan dilakukan, ribuan orang memprotes kesepakatan tersebut di ibukota Armenia, Yerevan, Jumat (9/10). "Pengakuan internasional tentang genosida di Armenia akan terhalang oleh tanda tangan atau ratifikasi ini," kata Vahan Hovanissyan, anggota parlemen partai nasionalis Armenia, Dashnaktsutyun, kepada BBC.
Sejarah Kelam
Ratusan ribu orang Armenia tewas pada 1915, ketika dideportasi dari timur Anatolia oleh Khilafah Utsmani. Mereka terbunuh oleh pasukan Turki, juga tewas karena kelaparan dan penyakit.
Beberapa pihak menyarankan kedua negara lebih baik melupakan kejadian kelam tersebut dan memulai era baru dalam hubungan mereka. Armenia meminta dunia internasional mengakui pembunuhan tersebut sebagai aksi genosida. Turki menyatakan warga Armenia yang terbunuh itu adalah bagian dari pertempuran yang meluas selama Perang Dunia I.
Roadmap untuk menormalisasi hubungan antara Turki dan Armenia telah disepakati sejak April lalu, yang kemudian diikuti dengan kunjungan Presiden Turki, Abdullah Gul ke Armenia. Beberapa pertemuan dan pembicaraan tertutup digelar kedua pihak yang dimediasi Swiss.
Awal bulan ini, Presiden Armenia, Serzh Sarkisian, memulai tur dunia ke berbagai tempat diaspora warga Armenia sebagai upaya untuk meringankan kekhawatiran mereka dan menjelaskan posisi pemerintah. Walau sempat diragukan berhasil dalam misinya, namun Sarkisian tetap tak bergeming. Apalagi muncul kekhawatiran jika kesepakatan atau protokol yang ditanda tangani itu akan melepaskan terlalu banyak hak-hak mereka, dan hanya mendapat sedikit balasan.
Mayoritas warga Armenia menganggap protokol tersebut ditanda tangani secara tergesa-gesa sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Armenia yang stagnan. Para kritikus juga memercayai, protokol yang disusun secara terburu-buru itu hanya akan menguntungkan Turki. “Jika protokol diratifikasi, Armenia pada dasarnya akan kehilangan haknya untuk menuntut Turki agar mengaku dan bertanggung jawab atas genosida yang menewaskan 1,5 juta orang Armenia,” demikian kritik yang mengemuka.
Ankara selalu menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa warga Turki juga banyak yang tewas selama Perang Dunia I. Bagi Turki, perang saudara yang disebabkan oleh runtuhnya Kekaisaran Utsmani itu juga telah merenggut korban yang tidak sedikit di pihaknya. Walau jumlah korban tewas di pihak Turki masih belum dapat dipastikan, namun Armenia tidak setuju jika korban di pihak Turki dianggap lebih banyak.
Nagorno-Karabakh
Pada 1988 terjadi sengketa antara Armenia dan Azerbaijan terkait dengan wilayah Nagorno-Karabakh, setelah etnis Armenia mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari pemerintahan Azerbaijan. Pasukan Armenia merebut kekuasaan atas wilayah sengketa dan tujuh daerah sekitarnya dari Azerbaijan pada awal 1990-an dan mendeklarasikannya sebagai Republik Nagorno-Karabakh.
Turki yang berpihak pada Azerbaijan, karena merasa sama secara tradisional dan etnis, menetapkan embargo di Yerevan dan menutup perbatasan dengan Armenia. Akibatnya, akses Armenia dengan perdagangan Eropa terkunci. Meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan sejak melemahnya gencatan senjata pada 1993, Armenia dan Azerbaijan gagal mencapai kata sepakat dan damai.
Bagaimanapun juga, sejak kesepakatan damai dirancang pertama kali, Turki telah berjanji akan membuka kembali perbatasan dengan Armenia yang membuat Azerbaijan khawatir kehilangan pengaruh. Sementara itu, Nagorno-Karabakh juga khawatir kehilangan dukungan nyata atas kemerdekaan Yerevan jika mendukung kesepakatan.
Pengaruh AS
Joseph Kechichian, editor Journal of the Society for Armenia Studies, mengatakan, Turki sedang terikat vis-a-vis dengan Azerbaijan, karena jika mereka membuka perbatasan, Azerbaijan akan jatuh kembali ke dalam situasi yang tidak karuan.
"Lihat saja, akan ada tekanan-tekanan Azerbaijan pada Turki dalam beberapa pekan dan bulan mendatang. Pemanis ekonomi jenis apa yang akan digantungkan Moskow dan Ankara di depan Yerevan dan Baku (ibukota Azerbaijan) mungkin akan menentukan apakah kesepakatan tersebut akan berjalan," katanya kepada Aljazeera.
Kechichian juga percaya bahwa ratifikasi protokol tersebut akan memperkuat pengaruh AS di kawasan. Jika tidak secara langsung, maka melalui sekutu tradisional dan sesama anggota NATO.
Beberapa pakar percaya, sejak kunjungan Barack Obama ke Turki pada April lalu, ada momentum yang telah berkembang di Timur Tengah dan Kaukasus Selatan ke posisi Ankara sebagai penyeimbang terhadap pengaruh Iran dan Rusia di kawasan ini. "Sayang, tampaknya AS menekan Armenia untuk menerima istilah protokol ini secara sepihak, dan secara efektif bertindak sebagai pengganti Turki di kawasan tersebut," kata Kechichian.
Oleh sebab itu, Azerbaijan mengecam kesepakatan antara Turki dan Armenia, dan menyebutnya sebagai tindakan yang dapat menimbulkan keraguan akan stabilitas regional. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengatakan, Turki tidak seharusnya melakukan normalisasi hubungan dengan Armenia tanpa penyelesaian sengketa Nagorno-Karabakh.
Walau demikian, Turki seolah tak ambil pusing. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan pembukaan perbatasan negaranya dengan Armenia akan terikat dengan perkembangan daerah sengketa. "Kami ingin semua perbatasan dibuka pada waktu yang sama," kata Erdogan. "Tapi selama Armenia belum menarik diri dari wilayah Azerbaijan yang mereka duduki, Turki tidak akan bersikap positif mengenai hal ini."
Jalan damai yang telah dirintis hampir seabad lamanya, nampaknya masih belum benar-benar lapang.
0 komentar: